Pada tanggal 6 Juni 2010, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai PNS, yakni PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dicatat dalam Lembaran Negara RI tahun 2010 nomor 74. dengan demikian sejak dikeluarkannya PP 53 tahun 2010 maka PP No 30 tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi. dari butir-butir peraturan yang telah dikeluarkan tersebut beberapa point aturan yang ada pada PP No 30 Tahun 1980 mengalami perubahan dan disempurnakan dalam PP No 53 tahun 2010, perubahan atau perbedaan tersebut sebagaimana tertera dibawah ini :
A. PP No. 30 Tahun 1980 memuat :
1. Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin,
2. Kewajiban 26 butir
3. Larangan 18 butir
4. Adanya Jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama
Satu Tahun
5. Jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun, sebagai
jenis hukuman tingkat Berat
6. Tidak terdapat jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
7. Tidak terdapat jenis hukuman berupa Penurunan Jabatan
8. Tidak adanya sanksi bagi Pejabat yang berwenang menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman.
B. PP No. 53 Tahun 2010 :
1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan telah dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin
2. Kewajiban 17 butir
3. Larangan 15 butir
4. Jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu
Tahun dihapuskan
5. Jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun,
diklasifikasikan menjadi hukuman tingkat sedang
6. Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
7. Penambahan jenis hukuman berupa Penurunan Jabatan
8. Mengatur mengenai sanksi bagi Pejabat yang berwenang menghukum apabila tidak menjatuhkan
hukuman.
Selanjutnya Peraturan-peraturan tersebut pada prinsifnya dapat diklasifikasikan kedalam 4 bagian yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban; 3. Larangan dan 4. Hukuman/sanksi Disiplin. Maka jika ditarik perbedaan dari keempat bagian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
PP. No 53 Tahun 2010 : PP. No. 30 Tahun 1980
1. Ketentuan Umum :
- Adanya upaya administratif, - Tidak mengatur hal ini
keberatan dan banding administratif
- Mengatur 17 Kewajiban - 26 Kewajiban
- Mengucapkan sumpah/janji PNS dan Jabatan - Tidak ada mengucapakan sumpah/janji PNS dan Jabatan
- Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja - Hanya mentaati ketentuan jam kerja
- Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan - Tidak ada pencapaian sasaran kerja
3. Larangan :
- 15 Larangan - 18 Larangan
- Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, - Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing
atau lembaga swadaya masyarakat asing
- Poin 12 s/d 15 mengenai keterlibatan PNS dalam - Tidak ada hal tersebut diatur
dukung mendukung parpol maupun perseorangan
maupun pasangan calon dalam Pemilu
4. Hukuman Disiplin :
- Tingkat dan jenis hukuman disiplin lebih dirincikan - Hanya garis-garis pokoknya saja
- Pejabat yang berwenang menghukum lebih dirincikan - Belum terinci dan masih besifat delegasi
- Tata cara pemanggilan - Tidak ada tata cara pemanggilan
- Upaya administratif - Badan pertimbangan kepegawaian
Demikian sekilas mengenai PP No. 53 tahun 2010, yang diambil dari beberapa sumber pilihan. Namun pada intinya dengan lahirnya PP ini, diharapkan PNS akan lebih meningkatkan disiplin kerjanya dalam rangka mensukseskan Reformasi Birokrasi Indonesia. Good Governance dan Service Exellent sebagai tujuan dan pola kerja, karena memang disamping abdi negara PNS merupakan abdi masyarakat sebagai pelayan bukan minta pelayanan.
Semoga saja peraturan yang baru ini akan lebih memacu setiap PNS, untuk bekerja dan meningkatkan prestasi kerja.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus